Diskusi Living Law masuk RKUHP di YLBHI Jakarta (fok Dani)
Berempat.com

 

Pemerintah dan DPR menyepakati akan melakukan pembahasan akhir rumusan RKUHP pada 29-30 Agustus 2019 dan siap mengesahkannya pada September 2019. Namun, sejumlah pihak menolak beberapa pasal masuk dalam RKUHP tersebut, salah satunya hukum hidup di masyarakat atau living law

Ahmad Sofian, Dosen hukum pidana Universitas Bina Nusantara mengatakan hukum yang hidup di masyarakat tidak perlu dijadikan hukum yang tertulis.

“Pelanggaran atas hukum yang hidup, hanya bisa dituntut di dalam masyarakat yang masih mengakuinya sebagai norma,” katanya dalam diskusi bertema ‘Living Law dalam RKUHP’ di kantor YLBHI, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Akademisi Universitas Jember, Dominikus Rato mengatakan ketika budaya tutur diformalkan akan terjadi goncangan karena bertentangan dengam filosofi RKUHP.

“Hukum adat tidak ada pembidangan. Ketika manunggal dipecah-pecah akan terjadi kesakitan ini membuat ruang disintegrasi,” kata Dominikus.

Wakil Ketua Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari mengatakan masuknya living law seperti hukum adat dalam RKUHP akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat.

Menurut Era, potensi tersebut dapat terjadi jika tafsir tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum. Apalagi, living law yang dalam masyarakat Indonesia sangat banyak. Karena itu, akan sulit menentukan living law mana yang akan digunakan pijakan bagi penerapan pidana.

“Bagaimana negara akan menentukan menurut hukum adat yang mana pelanggarannya. Karena indikatornya masing-masing berbeda-beda. Ini berbahaya lagi. Kalau betul bahwa hukum yang di dalam masyarakat tidak ditafsirkan sebatas hukum adat, maka ini penyalahgunaan atau kriminalisasi itu berbahaya,” jelasnya.

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tommy Indyan mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, sekaligus mengatasi tumpang tindih. Undang-undang tersebut mencakup masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, tanah adat dan hukum adat.

Sementara itu, anggota Panitia Kerja RKUHP DPR RI, Arsul Sani mengatakan pencantuman living law ini tidak menakutkan dan akan mengkriminalisasi masyarakat adat seperti yang dibayangkan sejumlah LSM dan akademisi

Berempat.com