Berempat.com

Debat capres kedua 17 Februari 2019 memang jauh lebih baik ketimbang yang pertama. Lebih baik karena cara berpikir capres mulai terkuak. Hal ini tampak dari benturan argumentasi kedua Capres saat debat. Masyarakat bisa menilai cara berpikir dua kandidat ini dalam mengatasi masalah bangsa, berdasarkan tema penting dalam debat kedua kemarin. Memahami cara berpikir Capres lebih sifnifikan dari pada visi misinya yang pasti semua baik. Saat Debat, kedua capres tampil bagus. Jokowi mungkin visioner, tetapi Prabowo jauh lebih realistis dan membumi cara berpikirnya. Berulang kali diungkapkan oleh Prabowo bahwa tujuannya tidak berbeda dengan Jokowi : untuk rakyat. Yang berbeda hanya soal strategi untuk selesaikan masalah – jika terpilih di Pemilu 2019. Ibarat pertarungan capres partai Republik (konservatif) dan partai Demokrat (liberal) di Amerika Serikat (AS) yang punya kesamaan prinsip dalam liberalisme untuk memberi kesejahteraan warga negara – namun berbeda dalam derajat dan implementasi kebijakannya nanti. Di AS, partai Demokrat, misalnya, ingin keterlibatan pemerintah lebih dalam di bidang ekonomi (welfare state), dan sebaliknya bagi partai Republik (negara sebagai penjaga malam).

Prabowo dan Jokowi juga punya komitmen yang sama kuat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Namun paradigma kedua capres ini ada perbedaannya. Jokowi visioner soal pentingnya menambah unicorn (yang kapitalis) dan sebenarnya tidak begitu dipahami ‘wong cilik’. Sebaliknya, Prabowo terlihat sibuk melihat bagaimana unicorn tersebut bisa dimiliki orang Indonesia (bukan oleh Asing), sekaligus membuka lapangan kerja bagi rakyat. Unicorn sendiri adalah perusahaan rintisan (startup) yang valuasinya mencapai di atas US$ 1 miliar. Bagi Prabowo, apa artinya punya banyak unicorn, jika harga kebutuhan pokok rakyat tidak terjangkau. Ini arah dan kebijakan yang bersumber dari cara berpikir Prabowo: “kemandirian bangsa”.

Ini sebenarnya merupakan catatan penting bagi pengembangan unicorn dan ekonomi digital ke depan, yaitu ada kecemasan bahwa yang beruntung dari progresivitas ekonomi digital adalah asing, bukan pribumi. Jangan lupa, startup unicorn sangat mengandalkan modal asing dengan jumlah fantastis agar bisnis ini bisa berjalan. Tanpa regulasi ketat, profit akan mengalir ke luar negeri. Umumnya produk-produk yang dijual di toko online atau e-commerce adalah produk impor, sehingga harus diperhatian lebih seksama terkait industri e-commerce. Jika lebih dari 90% produk yang dijual di marketplace adalah impor, maka sesungguhnya kita sedang memberi sarana fasilitas bagi pelaku ekonomi di luar negeri untuk meluaskan pemasarannya – lewat marketplace Indonesia. Ujungnya UMKM yang berbasis produk lokal jadi kurang terfasilitasi dan kemudian terdesak oleh produk impor, padahal pasar online-nya (marketplacenya) bisa dibuat oleh orang indonesia sendiri.

Dalam Debat II Capres kemarin, tampak jelas bahwa Jokowi membanggakan startup unicorn di Indonesia. Dikatakan Jokowi, saat ini di ASEAN ada 7 unicorn dan 4 di antaranya berasal dari Indonesia (Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia). Jokowi ingin Indonesia punya kontribusi melahirkan unicorn baru. Di sini, Jokowi berpikir pentingnya ekonomi digital, sedangkan Prabowo fokus pada ekonomi kerakyatan. Namun begitu, mengutip situs laTechsauce, ternyata di ASEAN ada 10, bukan 7 startup unicorn. Terpeleset data sering dilakukan Jokowi di Debat II. Contoh lainnya adalah klaim Jokowi di tiga tahun pemerintahannya yang sangat tegas terhadap oknum korporasi pembakaran hutan. Bahkan Jokowi meyakini sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi ataupun denda karena melanggar hukum. Lembaga Green Peace Indonesia – dalam akun Twitter resminya @GreenpeaceID – langsung merespon bahwa faktanya 11 perusahaan tersebut belum ada satu pun yang membayar ganti rugi kepada negara (seperak pun) sampai sekarang. Bahkan klaim Jokowi tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir juga salah, jika merujuk situs resmi KLHK bahwa bulan Januari-Agustus 2018 ada area seluas 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar – yang justru naik dibandingkan dengan luas hutan yang terbakar di tahun sebelumnya, yaitu 165.528 hektare.

Over klaim Jokowi berikutnya adalah soal impor Jagung 180 Ribu Ton di 2018, sementara data BPS menunjukkan Indonesia masih mengimpor jagung sebesar 737. 288 ton pada tahun tersebut. Lalu Jokowi juga mengatakan sudah membangun 191 ribu jalan di desa. Faktanya mengutip unggahan laporan tahunan Jokowi di YouTube (Oktober 2018), tercatat cuma 158.691 km jalan desa yang terbangun. Tak hanya itu, statement Jokowi terkait nihil konflik pembebasan lahan untuk bangun infrastruktur jalan di desa juga menuai kritik tajam. Catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria 2017- 2018 menyebutkan bahwa konflik akibat pembangunan infrastruktur justru menempati posisi ketiga pembangunan SDA. Ada 208 konflik agraria yang terjadi atau 32 persen dari total jumlah konflik. Pada tahun 2018 minimal terjadi 16 kasus konflik lahan untuk infrastrukur, bahkan ada korban tewas.

Sadar banyak salah data (mungkin diberitahu timses- nya saat break), bisa jadi buat Jokowi menyerang Prabowo secara personal. Sayang sekali host moderator tidak mendiskualifikasi pertanyaan pribadi seperti ini. Padahal, seyogyanya Capres berdebat yang hanya menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak serta solusinya, bukan hal yang lainnya. Ini etika dalam berdebat. Sebaliknya, Prabowo beberapa kali malah memuji kinerja Jokowi yang dianggap sudah bagus. Lalu di akhir debat, Prabowo pun tersenyum. Mungkin mantan Danjen Kopassus ini teringat ucapan ‘The Iron Lady’ Margareth Thecher: If they attack you personally, it means they have not a single political argument left.

Oleh: Igor Dirgantara. Peneliti dam Pengamat Politik

Berempat.com