Berempat.com

Alhamdulillah! Kapolri Jenderal Tito Karnavian kini mengisyaratkan bahwa polisi akan menjadi penonton, pengawas, dan penjaga keamanan saja. Tidak boleh lagi ikut menjadi ‘pemain’. Langkah ini beliau ambil setelah sekian lama Polisi ‘hanyut’ ke pusaran politik yang memang sangat mengasyikkan. Tito mengirimkan telegram (TR) ke seluruh jajaran kepolisian agar semua personel di seluruh Indonesia bersikap netral dalam pilpres dan pileg 2019.

Tapi, bisakah Kapolri membawa polisi keluar dari pusaran pilpres?

Isi TR perintah Kapolri itu sangat hebat. Menggambarkan polisi yang betul-betul tidak memihak. Tidak seperti yang dikeluhkan banyak orang selama ini. TR itu penuh larangan. Sangat ‘strict’. Ketat luar biasa. Rasa-rasanya, tidak perlu lagi ada Bawaslu. TR Kapolri itu, kalau dilaksanakan, pasti kampanye dan proses pemilu akan berjalan jurdil.

Alangkah indahnya kalau TR Kapolri itu diterbitkan dan dipatuhi sejak enam bulan yang lalu. Atau sejak bertahun-tahun yang lalu. Pasti suasana menjadi santai. Tidak ada persekusi. Tidak ada prasangka buruk terhadap polisi. Tapi, walaupun terlambat, tetap jauh lebih baik ketimbang tidak ada sama sekali.

Paling tidak, TR ini akan membuat semua orang lega.

Telegram Kapolri tsb merinci banyak larangan. Pertama, larangan membantu deklarasi capres, cawapres, atau caleg. Tidak boleh menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak parpol, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses.

Ada pulang larangan menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu (gambar, lambang capres dan cawapres, serta caleg maupun parpol).

Berikutnya, personel kepolisian hara hukumnya menghadiri atau menjadi pembicara/narasumber dalam acara deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol. Kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan yang sesuai surat perintah tugas.

Pembatasan lainnya termasuk mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto capres, cawapres, atau caleg baik melalui media massa, media online, maupun medsos. Polisi juga dilarang berfoto bersama capres, cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

Foto serfie tidak dibolehkan dimuat di medsos, khususnya gambar yang mengacungkan jari yang membentuk dukungan kepada capres, cawapres, caleg, parpol yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri. Dan banyak lagi larangan lain.

Apa yang memicu TR Kapolri ini? Antara lain adalah tuduhan dan keluhan bahwa personel kepolisian ikut ‘bermain’ di bawah. Institusi pengayom rakyat ini dikeluhkan berat sebelah. Dalam bahasa yang sangat tajam, polisi bahkan dikatakan ikut menjadi tim sukses petahana. Tuduhan dan keluhan ini meluas. Di seluruh pelosok negara.

Kalau diminta bukti-bukti yang terdokumentasi, pastilah tidak mudah untuk menghadirkannya. Tinggal lagi, rasakan saja oleh Pak Polisi. Anda berpihak ke patahana atau tidak? Mari kita jujur.

Sebenarnya, bukti-bukti itu ada juga. Coba diingat lagi hiruk-pikuk persekusi #2019GantiPresiden di Jawa Timur dan Riau. Juga disejumlah daerah lain. Sejumlah personel kepolisian jelas-jelas bertindak berat sebelah. Tapi, yah sudahlah. Mari kita menatap ke depan agar proses pemilu (pilpres dan pileg) 2019 ini dapat berjalan seadil dan sejujur mungkin.

Dengan TR yang sangat detail dengan rambu-rambu yang harus dipatuhi itu, kita melihat Kapolri Jenderal Tito sangat serius untuk membawa polisi keluar dari pusaran politik yang semakin ketat saat ini. Kalau TR ini berjalan 100% di lapangan, hasil pemilu di Indonesia mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik, nantinya.

Tetapi, benarkah kita akan melihat Pak Polisi netral setelah TR ini diedarkan?

Memang harus diamati dan dicermati dulu dalam beberapa hari mendatang ini. Cuma, keseriusan untuk netral itu ada. Misalnya, Pak Polisi membatalkan acara Millennial Road Safety Festival (MRSF) yang semula akan dilaksanakan pada 31 Maret. Acara ini ditangguhkan sampai setelah pemilu 17 April.

Kata Polri, acara MRSF berpotensi akan disusupi kampanye pemilu. Dinilai sangat rentan terhadap acungan satu-jari atau dua-jari dari para pendukung kedua paslonpres.

Selama ini, yang paling dirisaukan adalah acungan ‘dua-jari’. Sebab, dalam banyak pengalaman, kunjungan petahana ke berbagai tempat selalu disambut dengan ‘dua-jari’. Plus teriakan “Prabowo, Prabowo” atau “Sandi, Sandi”.

Jadi, langkah Pak Tito untuk menjaga netralitas polisi dengan mengeluarkan perintah telegram, sungguh sangat tepat. Agar para personel kepolisian tidak lagi ‘terbebani’ oleh misi tak resmi. Dan misi tak resmi itu tidak mudah untuk disembunyikan. Sebab, ada pihak-pihak yang paham tentang misi tak resmi itu, memperhatikan juga keanehan-keanehan yang tidak seharusnya terjadi.

Kita apresiasi langkah Tito Karnavian untuk kembali ‘menyetel’ kepolisian ke ‘neutral mode’.

Oleh:
By Asyari Usman, Penulis adalah wartawan senior

Berempat.com