Foto : Dok Bawaslu
Berempat.com

Laporan pelanggaran kampanye calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin yang dilaporkan warga bernama Syahroni ke Bawaslu DKI atas iklan di videotron diterima.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memutuskan pemasangan iklan videotron bergambar Joko Widodo-Ma’ruf Amin di sejumlah lokasi melanggar aturan. Ketua Majelis Hakim perkara tersebut, Puadi mengatakan, pemasangan iklan Jokowi-Ma’ruf di videotron berada di lokasi yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat berada pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu,” kata Puadi, di Jakarta (26/10).

Sidang tersebut juga memutuskan permohonan pelapor yakni Sahroni diterima sebagian dan ditolak sebagian. Salah satu permohonan yang diterima adalah memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar meminta pemilik videotron menghentikan penayangan videotron Jokowi-Ma’ruf.

“Memutuskan menerima tuntutan pelapor untuk sebagian, dan menolak selebihnya,” ujar dia.

Sementara, permohonan pelapor yang ditolak terkait dengan permintaan maaf dari Jokowi-Ma’ruf kepada rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 serta mengingatkan pemilik videotron untuk tidak menayangkan kembali materi penayangkan kembali materi kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam surat putusan KPU 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019,” tandasnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, peserta Pemilu beserta tim kampanye harus memahami metode kampanye dan waktu yang dibolehkan kampanye. Peserta Pemilu belum diperbolehkan untuk kampanye melalui media massa dan rapat umum hingga 24 Maret 2019 mendatang.

Abhan menjelaskan, dalam kampanye terdapat istilah citra diri. Citra diri dalam pemilihan legislatif berarti menampilkan logo, gambar, dan nomor urut. Sedangkan citra diri peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.

“Kalau hanya logo saja, atau nomor urut saja tidak termasuk citra diri. Kalau misalnya ada iklan di koran, gambar paslon dan ada nomor urut paslon, meskipun tidak ada paparan visi misi, itu termasuk definisi citra diri,” jelas Abhan.

Untuk itu, sambung Abhan, peserta Pemilu dilarang menampilkan citra diri melalui media massa cetak, elektronik, dan online.

“Karena persoalan kampanye di media massa cetak dan elektronik ini kerap berpotensi terjadinya pelanggaran. Kalau kampanye di media sosial dibolehkan sejak 23 September lalu,” pungkasnya.

Berempat.com