Berempat.com

Dalam debat putaran pertama Kamis (17/1) kemarin, Capres 02 Prabowo Subianto memberikan pernyataan atas jawaban Jokowi mengenai perlunya penyelarasan aturan hukum di Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa aturan hukum di Indonesia begitu tumpang tindih.

Prabowo mengatakan pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam penyelarasan dan perbaikan dalam menghasilkan produk-produk aturan tersebut. Karena Presiden sesungguhnya adalah “chief of law enforcement”

Maksud dari mantan Danjen Kopassus ini sebenarnya adalah memastikan kinerja penegakan hukum sesuai dengan jalurnya secara benar (on the track). Presiden justru harus berani campur tangan dalam proses hukum di tanah air.

Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Presiden punya wewenang menyuruh kepolisian dan kejaksaan melakukan sebuah penyidikan dan penyelidikan kasus besar menuju pada arah yang jelas dan benar (misalnya dalam mengusut kasus Novel Baswedan), karena tidak bisa dipungkiri bahwa penegak hukum tertinggi ada di pundak Presiden itu sendiri.

Campur tangan presiden ke dalam ranah penegakan hukum bukan berarti bahwa Presiden mengintervensi proses hukum. Karena keduanya adalah hal yang berbeda. Presiden jelas dilarang keras untuk campur tangan ke dalam proses pengadilan.

Presiden jangan sekedar tampil formalitas saja, dan diasumsikan seolah-olah tidak ingin mengintervensi penegakkan hukum. Sebaliknya, Presiden harus menggunakan segala kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki guna memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut. Jadi, tidak ada sikap lain dari Presiden selain melindungi dan memperkuat semua upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Berempat.com