Berempat.com

Dihadapan 3000 kepala desa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan ajakan untuk meneriakkan nama Capres petahana Jokowi. Terkait hal itu,
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menegur Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengumpulkan 3.000 kepala desa dan 500 lembaga musyawarah desa dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengingatkan sudah ada nota kesepahaman antara Bawaslu dengan berbagai pihak, termasuk Tjahjo selaku Mendagri.

“Semua pihak setuju untuk lebih bersinergi. MoU akan dilaksanakan bersama Kapolri, Panglima TNI, KASN, Mendagri, dan BKN dalam hal netralitas,” kata Fritz saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Dia enggan berkomentar terkait tindak lanjut terhadap Tjahjo yang meminta persetujuan atas kampanye. Fritz hanya diperbolehkan karena ada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terkait netralitas ASN.

“Semua pihak harus menyetujui,” tegas dia.

Ditemui terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi meminta Tjahjo dan menteri lainnya untuk meminta izin kampanye untuk mengundang negara.

Pada Rakornas, Tjahjo melaporkan ke Jokowi dan memberi arahan ke perangkat desa terkait program dana desa. Lalu Tjahjo meminta para pejabat desa untuk meneriakkan nama Jokowi.

Berempat.com