Rizal Ramli jadi barista (ist)
Berempat.com

Tokoh nasional yang juga mantan Menko Bidang Perekonomian, Rizal Ramli mengatakan bukan kali ini Prabowo dicurangi. Menurutnya, Prabowo juga dicurangi pada Pemilu 2014 lalu, namun Prabowo legowo, menerima dengan besar hati.

“Tapi kali ini? kecurangannya sudah luar biasa dari sebelum pilpres, saat pilpres hingga setelah pilpres,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa RR itu menegaskan jika kubu Prabowo yang diwakili Hasyim Djojokusumo telah memprotes 17,5 ribu DPT palsu sejak 3 bulan sebelum pilpres hingga kembali mendatangi KPU 3 hari jelang pencoblosan namun tak juga digubris. Belum lagi banyak temuan data-data yang abal-abal.

“Kalau KPU profesional, dia kurangi lah 6 juta kek… Rakyat Indonesia bersyukur. Tapi mereka tutup telinga tutup mata, mereka mau tetap ada 17,5 juta,” jelas Rizal.

Menteri Keuangan era GusDur ini mengatakan keanehan pemilu kali ini yang dibandingkan dengan 2014. Menurutnya jika pemilu lalu dengan Jokowi yang masih populer saja hanya mendapat suara 53% dengan 2% error maka yang benar memilih Jokowi hanya 51%. Bagaimana bisa Pemilu 2019 dimana ekonomi rakyat susah, harga naik, umat Islam merasa diperlakukan tidak adi, Jokowi bisa meraih suara 56%.

“Karena ini sudah dirancang jika Jokowi unggul dengan suara 56-58 persen. Ingat pada penghitungan suara ada front hand dan back hand. Kalau sistem Situng KPU benar tentu jika ada data yang salah seperti jumlah DPT lebih dari 300 orang tentu pasti akan ditolak. Nah ini kok lolos. Tentu ada back hand yang bisa ubah-ubah. Misal kubu 01 dapat suara 16 ditulis 160 suara, sedangkan kubu 02 dapat 140 ditulis 14 suara. Kejahatan paling besar ada di back hand,” jelasnya.

Rizal juga mengatakan jika KPU professional seharusnya mengizinkan audit foresnik, karena disitu akan ketahuan, siapa yang akses, jam berapa, semua akan ada track recordnya.

“Mereka nggak mau karena kecurangan mereka pasti akan terang benderang dan terbuka. Jika UU Pemilu menegaskan jika 1 suara saja disalahgunakan kena sanski 4 tahun dan denda Rp 48 juta, bagaimana kalau kecurangannya puluhan juta, berapa hukumannya?. Apakah kita mau terima pemimpin demikian? Saya juga bingung, kinerja pas-pasan, ekonomi memble, kok tega minta lanjut 2 periode? Apa kita biarkan kecurangan ini?. Kita harus rebut lagi kedaulatan yang dicuri dan menegakkan demokrasi. Ini waktunya kita bangkit, rebut kembali demokrasi yang dicuri dan di khianati,” papar mantan mentri Jokowi ini

Berempat.com