Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Bagi seseorang yang ingin jadi calon walikota atau bupati paling tidak perlu modal sebesar Rp 20-30 miliar, sedangkan untuk jadi calon gubernur di kisaran Rp 100 miliar.

Berkabar.ID – Di kala beberapa bakal calon kepala daerah telah menemukan tandem dan menyempatkan waktu untuk tes kesehatan, kekisruhan justru mendera kongsi La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Gerindra. Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini mendadak meluapkan kejengkelannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pangkal dari kejengkalannya pada Prabowo lantaran meminta uang Rp 40 miliar sebagai syarat pencalonan La Nyalla yang akan diusung Gerindra pada Pilkada serentak tahun ini. Namun permintaan tersebut ditolak oleh La Nyalla yang kemudian berimbas pada kemarahan Prabowo.

“Saya diminta uang Rp 40 miliar. Uang saksi, disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi,” ujar La Nyalla dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1).

Namun La Nyalla enggan memberikan uang saksi di muka. Ia mengaku telah mempersiapkan uang Rp 300 juta, hanya saja akan diserahkan begitu dirinya sudah resmi dicalonkan dari kubu Gerindra.

“Tanggal 20 Desember saya kembalikan surat tugas. Padahal, saya sudah siapkan Rp 300 miliar. Tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit,” ungkap mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Surat tugas yang dimaksud La Nyalla adalah surat mandat dari Prabowo yang diterima pada 11 Desember lalu. Surat tersebut berlaku sampai tanggal 20 Desember. Pada surat dengan nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/PILKADA/2017 itu terjabarkan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra. Dalam surat itu La Nyalla diminta untuk mencari mitra koalisi dan mempersiapkan kelengkapan pemenangan, salah satunya berupa uang untuk saksi sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo.

Lantaran penolakan itu, La Nyalla pun menyebutkan bahwa ia dipanggil oleh Prabowo dan dimaki-maki. “Saya dipanggil 08 (Prabowo), kok dimaki-maki. Prabowo itu siapa? Saya bukan pegawainya dia, kok maki-maki saya,” sergahnya bersungut-sungut.

La Nyalla juga jengkel lantaran merasa telah disia-siakan oleh Prabowo. Padahal seingatnya dulu ia sudah mendukung Prabowo sejak menjadi calon wakil Presiden—bersanding dengan Megawati—pada 2009.

Bantahan dari Kubu Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

Terkait pernyataan La Nyalla, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon pun angkat bicara. Ia secara tegas membantah pengakuan La Nyalla yang mengatakan dipalak sejumlah uang oleh Prabowo. Wakil Ketua DPR ini pun meyakini bila Prabowo hanya menanyakan perihal kesiapan finansial La Nyalla untuk maju di Pilkada Jawa Timur usungan Gerindra. Fadli Zon bahkan beranggapan bila hal yang wajar untuk menanyakan persoalan finansial karena diperlukan untuk menggerakkan mesin politik.

“Kalau itu dipertanyakan terkait kesiapannya untuk menyediakan dana untuk Pilkada untuk digunakan dirinya sendiri, ya sangat mungkin. Tentu logistik dalam pertarungan Pilkada sangat diperlukan,” ujar Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (11/1) kemarin.

Uang Sumbangan Untuk Partai Politik adalah Hal Wajar

Ilustrasi uang sumbangan. (TEMPO/Kink Kusuma Rein)

Dalam ranah politik Indonesia, sudah bukan rahasia lagi bila seseorang yang ingin maju untuk menjadi calon kepala daerah mesti memberikan uang sumbangan kepada partai politik yang akan mengusungnya. Uang sumbangan tersebut berguna untuk dana kampanye partai, uang saksi pemungutan suara dan akomodasi para kader dalam berkampanye.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono pun mengungkapkan pandangannya yang menilai wajar hal tersebut. Menurutnya soal La Nyalla, uang dari La Nyalla memang dibutuhkan.

“Mengenai uang Rp 40 miliar kata Mas La Nyalla yang katanya diminta oleh Partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan. Kalaupun itu benar adalah sangat wajar,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1).

Arif pun menjabarkan penghitungan kasar dari jumlah uang yang diperlukan. Di antaranya seperti membayar para saksi di tingkat PPS, PPK dan KPUD. “Belum lagi dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan sebesar Rp 100 ribu per orang per hari. Dan butuh 3 hari,” terangnya. Dari situ ia pun menghitung paling tidak dibutuhkan dana sebesar Rp 20,5 miliar.

Dan bila ada kekurangan dana, maka kader Gerindra yang ikut menanggung. “Seperti pada Pilgub DKI Jakarta, seluruh kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu Anies-Sandi,” sambungnya.

Modal memang diperlukan bagi siapa saja yang ingin maju sebagai calon pemimpin daerah. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua PDIP Jawa Tengah, Nuniek Sriyuningsih pada 2014 silam. Menurutnya, seseorang yang mencalonkan diri pada pemilihan kepada derah Jawa Tengah perlu mengeluarkan biaya antara Rp 20-25 miliar.

“Jika ada sosialisasi, maka butuh konsumsi dan keperluan-keperluan lain,” ujarnya seperti dilansir dari Tempo.

Modal bahkan menjadi syarat bagi siapa pun untuk bisa mendaftarkan diri pada sebuah partai untuk diusung pada pemilihan kepala daerah. Di tahun 2016, Hanura menjadi salah satu partai yang pernah membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah dan wakil kepala derah untuk Pilkada serentak tahun 2017. Dikutip dari Suara.com, Hanura kala itu mengharuskan calon pendaftar untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 10-40 juta untuk survei. Itu baru biaya pendaftaran dan belum dipastikan akan diusung oleh Hanura.

Modal Besar Maju Pilkada Berpotensi Mendorong Terjadinya Korupsi

Kartun Menuju Pilkada (Istimewa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memaparkan hasil kajian tentang Potensi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada pada 2016 lalu. Kajian ini dilakukan oleh KPK lantaran melihat besarnya biaya politik yang dibutuhkan dalam perhelatan Pilkada. Besarnya biaya tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada munculnya korupsi yang dilakukan saat menjabat nanti untuk mengembalikan modal awal.

Bahkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, bagi seseorang yang ingin menjadi walikota atau bupati paling tidak perlu modal sebesar Rp 20-30 miliar, sedangkan untuk menjadi gubernur di kisaran Rp 100 miliar.

Studi KPK dilakukan dengan metode telesurvei terhadap 140 calon kepada daerah dan 146 calon wakil kepada daerah yang kalah dalam Pilkada serentak di 259 daerah pemilihan. Dan hasil kajian pun menunjukkan jika per calon berpotensi mengeluarkan dana untuk Pilkada lebih besar dari harta kekayaan pada LHKPN.

Sebanyak 51,4% responden mengeluarkan dana Pilkada melebihi kemampuan harta kas yang dimiliki, dan sebanyak 16,1% mengeluarkan dana melebihi total harta yang dimiliki. Dan faktanya, mayoritas pasangan calon menerima sumbangan untuk menutupi kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran untuk Pilkada.

Hasil lain yang diungkap adalah konsekuensi pengembalian sumbangan yang sudah diterima bila calon peserta terpilih sebagai kepala daerah. Pengembalian sumbangan biasanya dalam bentuk kemudahan perizinan (65,7%), kemudahan akses menjabat di pemerintah (60,1%), kemudahan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah (49,3%) dan bantuan sosial atau hibah (51,7%).

Melihat hasil kajian tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono pun menilai bila ini merupakan potret realitas yang nyata dan sudah menjadi bagian dari proses demokrasi yang mahal di Indonesia. Ia pun beranggapan, pasangan calon tidak akan bisa nyalon tanpa sumbangan dari pihak ketiga, dan sumbangan tersebut tidak akan diberikan pihak ketiga tanpa motif.

“Berani nyalon karena ada donatur, atau juga bisa sebagai spekulasi untuk memancing calon donatur,” tukasnya.